BI: Virtual Currency dan Bitcoin Ilegal di Indonesia ...

BI akan Tindak Pengguna Bitcoin Indonesia Special Dialogue: Penerapan UU No 23 Tahun 2014 #1 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi DPR RI - REFLEKSI DAN PROYEKSI 20 TAHUN UU HAM Kebebasan Pers di Indonesia Menuai Pujian, Tapi ....

"Memperhatikan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia," ungkap Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs dalam siaran persnya, Kamis ... Larangan itu mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, sehingga penggunaan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai alat transaksi dilarang di dalam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Meskipun Bitcoin tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang ... Memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, BI menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lain bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dibalik kemudahannya untuk bertransaksi, BI(Bank Indonesia) dalam keterangan resmi ... BI Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Menyatakan mata uang digital atau bitcoin dan virtual currency bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs berkomentar demikian "Segala risiko ...

[index] [31180] [1937] [25335] [33541] [23240] [14225] [51490] [23417] [35797] [9086]

BI akan Tindak Pengguna Bitcoin Indonesia

Masyarakat pers internasional memuji kebebasan pers di Indonesia pasca hadirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sayang UU Nomor 4 memberikan ... Pengujian UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pemohon Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Agus menambahkan, larangan itu mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, BI tetap menyatakan BitCoin dan ... Seminar Nasional dengan Tema “20 Tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Refleksi dan Proyeksi”, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI. #HariHAM # ... Bagaimana pandangan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI Dodi Riyadmadji mengenai penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint...

#